Awal Mula Perencanaan Pembangunan   1 comment

AWAL MULA PERENCANAAN PEMBANGUNAN (INTRODUCING)

Dahulu, perencanaan pembangunan lebih dikenal sebagai perencanaan ekonomi. Karena dulu pembangunan lebih berpusat ke sektor ekonomi saja. Namun berubah menjadi perencanaan pembangunan karena arti dari pembangunan disini lebih bersifat umum, tidak mengkhususkan pada satu aspek saja.

Untuk pertama-kalinya, ilmu perencanaan pembangunan muncul di negara yang menganut paham sosialis. Pada negara yang menganut sosialis-komunis, menganut Pernecanaan Pembangunan Terpusat. Kemudian, berkembang pesat pada saat pasca Perang Dunia II, bagi dua kubu, yaitu kubu Negara yang kalah dalam perang seperti Jerman, Italia, dan Jepang. Dan kubu negara yang baru merdeka, yang sebagian besar terdapat di wilayah Asia dan Afrika, termasuk pula Indonesia.

 

 

 

Beberapa Definisi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan.

Tujuan pembangunan yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

Menurut Arthur W. Lewis (1965), Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan unutk merangsang masyarakat dan seasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.

Menurut M. L. Jhingan (1984), menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menegah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsure peyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan itu ada sebagai tindak antisipasi kegagalan mekanisme pasar, dalam menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang, dan juga untuk mengarahkan kegiatan pembangunan.

 

Ada Lima TUjPOKSI (Tujuan Pokok dan Fungsi) dari Perencanaan Pembangunan yaitu:

  • Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
  • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
  • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
  • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
  • Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, dan adil.

Ada empat tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yaitu:

ü  Tahap Penyusunan Rencana

ü  Tahap Penetapan Rencana

ü  Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

ü  Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Siklus perencanaan pembangunan ada sepuluh yaitu:

 

  1. Penilaian keadaan saat ini
  2. Penilaian arah pembangunan masa datang
  3. Formulasi tujuan dan sasaran pembangunan
  4. Mengkaji alternatif strategi pembangunan
  5. Menetapkan prioritas pembangunan
    1. Merumuskan kebijakan pembangunan
    2. Identifikasi program dan kegiatan
    3. Menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan
    4. Menetapkan indikator kerja
    5. Penyusunan rencana tindak

 

Jenis perencanaan pembangunan dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu:

NO.

SIFAT

JENIS

1.

Menurut Jangka Waktunya

 

  • Perencanaan Jangka Panjang
  • Perencanaan Jangka Menengah
  • Perencanaan Jangka Pendek

2.

Menurut Sifat.

 

v  Perencanaan dengan Komando

v  Perencanaan dengan Rangsangan

3.

Menurut Sumber Daya.

 

ü  Perencanaan Keuangan

ü  Perencanaan Fisik

4.

Menurut Tingkat Keleluasaan

 

  • Perencanaan Indikatif
  • Perencanaan Imperatif

5.

Menurut Sistem Ekonomi

 

  • Perencanaan pembangunan dalam sistem kapitalis
  • Perencanaan pembangunan dalam sistem komunis
  • Perencanaan pembangunan dalam sistem campuran

6.

Menurut Cara Pelaksanaan

 

  • Perencanaan Sentralistik
  • Perencanaan Desentralistik

 

 

Ciri-ciri perencanaan yang dipersiapkan dengan baik yaitu sebagai berikut:

–          Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta

–          Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu

–          Merinci tujuan dan prioritas pebangunan

–          Menterjemahkan tujuan kedalam target pembangunan

–          Strategi dan kebijakan bersifat spesifik

–          Berisikan perencanaan kebutuhan investasi

–          Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan

–          Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya.

 

Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan

Dalam melakukan pembangunan, harus memiliki perencanaan yang matang dan mantap, agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dalam perencanaan pembangunan, tentunya ada unsure-unsur pokok yang harus dimiliki yaitu seperti sebagai berikut:

v  Mengetahui Locus: mengerti, mengetahui, dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan.

v  Memiliki visi dan misi pembangunan: pelaksanaan pembangunan harus tetap fokus, sehingga harus bersandar pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, mengenai untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu harus dilaksanakan.

v  Mempunyai sasaran dan target pembangunan: mengetahui tindakan nyata yang akan dilakukan serta jangka waktu yang dibutuhkan dari tujuan yang ingin dicapai.

v  Memiliki strategi pembangunan: bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara kronologis serta, mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, dengan tepat dan terarah. Berikut merupakan contoh strategi pembangunan seperti, strategi menyeluruh dan strategi parsial, strategi fokus dan strategi campuran.

v  Adanya prioritas pembangunan: hal ini bertujuan agar tercipta pengoptimalisasian terhadap pencapaian sasaran pembangunan dengan dana dan sumberdaya yang terbatas.

v  Memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas: sebagai bentuk intervensi dari pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumberdaya, termasuk dana dan tenaga dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan.

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Dalam melakukan pembangunan, Indonesia mengenal suatu sistem yang mengatur pembangunan di Indonesia, dengan ruang lingkup nasional maupun daerah yaitu, SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). SPPN ini tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Dalam rangka realisasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Daerah ini, maka sudah sepatutnya memiliki sasaran pokok yang ingin dicapai SPPN, jenis dokumen beserta mekanisme pelaksanaannya dan pastinya juga ada permasalahan yang dihadapi. SPPN 2004 ini, dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan perencanaan pembangunan yang dirasakan di masa lalu.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu  diantaranya adanya egosektoral antara para aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, yang menyebabkan sulitnya koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, dan juga dapat memunculkan kurang optimalnya pelaksanaan proses pembangunan, serta tidak tepat sasaran yang ingin dituju. Permasalahan lainnya seperti kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pengawasan sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara apa yang dilaksanakan dengan apa yang diharapkan, dengan waktu dan dana yang habis digunakan secara sia-sia, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan di Indonesia.

Berikutnya, hal yang peru diperhatikan dalam merealisasikan SPPN, yaitu berupa sasaran pokok. Sasaran pokok ini terdiri dari lima hal yaitu:

–          Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah.

–          Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal

–          Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, pengaanggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

–          Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.

–          Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, dan adil.

 

 

Dalam proses perwujudan SPPN, terdapat lima dokumen yang dijadikan sebagai bukti nyata dari hasil kegiatan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Lima dokumen perencanaan tersebut yaitu,

F RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)

F RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah)

F Renstra (Rencana Strategis)

F RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

F Renja (Rencana Kerja Institusi).

Proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan ada dua yaitu ada rencana pembangunan nasional dan juga rencana pembangunan daerah. Pada dasarnya, mekanisme atau alur penyusunan rencana pembangunan nasional dengan daerah sama, dan perbedaannya hanya terletak di lembaga yang terlibat pada setiap tahapan perencanaan.

Berikut merupakan alur penyusunan rencana pembangunan yaitu:

  • Menteri perencanaan pembangunan nasional dibantu oleh BAPPENAS menyiapkan rancangan berupa konsep awal RPJP Nasional, dan Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP untuk daerahnya masing-masing.
  • Rancangan RPJP Nasional dan RPJP Daerah kemudian dijadikan bahan utama bagi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang. (dalam Musrenbang diikutsertakan pemuka, tokoh masyarakat, pemuka adat, cerdik pandai, LSM, dll) hal ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan.
  • Kemudian, rincian prosedur pelaksanaan Musrenbang ini diatur lebih lanjut dalam surat edaran Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi.

Reorientasi perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu solusi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang akan dilakukan dalam era otonomi agar lebih terarah dan efisien. Reorientasi tersebut berupa arah perencanaan, sistem, kegiatan, serta kelembagaan perencanaan daerah.

Dalam reorientasi ini, sudah pastinya membutuhkan lembaga perencanaan darah yang lebih bagus, kuat dan berkualitas. Karena tuntutan kewenangan daerah dalam mengelola kegiatan pembangunan daerah sudah semakin besar. Dan keberhasilan reorientasi tersebut bergantung pada kemampuan dan kualitas dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pemerintah Daerah). Oleh karena itu peranan BAPPEDA dalam hal ini, sangatlah penting.

Berikut merupakan upaya perbaikan perencanaan pembangunan:

  • Meningkatkan keterpaduan dan sinergi pembangunan.
  • Perencanaan wilayah dan perencanaan industri.
  • Koordinasi dan penyerapan partisipasi masyarakat.
  • Mengoptimalkan peran rencana tahunan.
  • Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran

Mengetahui kelemahan SPPN 2004

Posted July 10, 2011 by cassiouvheyaa in Uncategorized

One response to “Awal Mula Perencanaan Pembangunan

Subscribe to comments with RSS.

  1. This is interesting to know the ideal government planning mechanism. The trend now is performance based planning. Will you explain and describe more about it?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: